Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menjelaskan anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan sidang kabinet paripurna (44 kegiatan) sebesar Rp3,3 miliar, sidang kabinet terbatas (30 kegiatan) sebesar Rp1,1 miliar, rapat terbatas (65 kegiatan) Rp3,1 miliar, rapat kerja pemerintah (3 kegiatan) Rp5,3 miliar, penyelenggaraan Retreat (2 kegiatan) Rp14,3 miliar, Presidential Lecture (3 kali) sebesar Rp558 juta dan penyelenggaraan rapat/pertemuan (10 kali) sebesar Rp1,6 miliar.
Dengan anggaran tersebut, kata Uchok, rakyat harus mengeluarkan uang pajak yang disetorkan kepada negara sebesar Rp2,4 miliar per bulan selama satu tahun. Atau kas negara akan mengeluarkan uang pajak rakyat sebesar Rp187 juta untuk sekali rapat.
"Hal ini sungguh-sungguh terlalu mahal dan tega untuk menghambur-hambur duit pajak rakyat dan ini hanya pemborosan uang pajak rakyat," ujar Uchok dalam pesan singkatnya, Selasa (17/4/2012).
Terlebih, menurut Uchok, anggaran sebesar itu tidak dapat menjamin kinerja para menteri akan lebih baik. Hal itu karena selama ini hasil rapat kabinet hanya dipenuhi keluh kesah dan pencitraan. Seharusnya, hasil rapat tersebut, memunculkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingaan rakyat, bukan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau melakukan rencana pembatasan subsidi BBM.
Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp29,4 miliar untuk bermacam-macam rapat ini dinilai Uchok hanya membuat program Presiden tentang gerakan penghematan secara prematur telah gagal ketika akan diimplementasi, lantaran sudah jelas alokasi sebesar Rp29,4 miliar hanya membuat jebol APBN.
Lebih lanjut Uchok mengatakan, seharusnya rapat-rapat kerja adalah bagian dari tugas kewajiban sehari-hari Presiden dan para menterinya yang tidak membutuhkan alokasi anggaran negara alias rapat tersebut harus gratis.
Selanjutnya,dengan keberadaan alokasi anggaran untuk bermacam-macam rapat menjadikan pemerintah akan dicapkan sebagai pemerintahan yang kerjanya hanya dari rapat ke rapat, serta melakukan pemborosan uang negara yang tidak bermanfaat buat rakyat sendiri.
"Kalau pemerintah kerjanya selalu mengadakan rapat-rapat, akan terus dicontoh dan diikuti oleh kementerian atau lembaga negara lainnya, yang dampaknya juga pemborosan uang negara," katanya.
Oleh karenanya, FITRA meminta kepada komisi II DPR agar mendesak Kementerian Keuangaan untuk tidak mencantumkan lagi alokasi anggaran untuk bermacam-macam rapat dalam APBN perubahaan tahun 2012.
0 komentar:
Posting Komentar